Nov 20

Sosialiasi Sistem SP2D Online

Batulicin – Sosialisasi Sistem SP2D Online dilaksanakan di kantor Bupati Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 15-16 November 2017 dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

IMG_8531

Bank Kalsel melakukan Pengembangan Aplikasi Sistem SP2D Online yang diharapkan dapat membantu pengelolaan Keuangan daerah Secara Efektif dan Efisien. Pada Sistem SP2D Online, proses pencairan SP2D langsung melalui aplikasi dan kontrol informasi keuangan pemda dengan menggunakan browser tanpa harus datang ke Cabang kantor Bank Kalsel.

Informasi keuangan dapat di akses secara cepat dan akurat sehingga dapat menghemat waktu serta mengurangi resiko pembatalan berkas SP2D yg dikarenakan adanya kesalahan nomor rekening atau nama rekening tujuan.

Pemerintah daerah dapat memantau kondisi keuangan kas daerah terkini melalui rekening koran, monitoring terhadap pengeluaran RKUD di Bank dari Kas Daerah Pemerintah Daerah serta mempermudah Kasda dan Bank Kalsel dalam melaksanakan rekonsiliasi pencairan SP2D.

Nov 06

BPKAD Kab Tanah Bumbu Gelar Bimtek Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual

IMG_8424Batulicin- Guna mempersiapkan laporan keuangan daerah dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
yang berbasis akrual, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) bekerjasama dengan Pusat Kajian Keuangan Negara (PKKN)/BPK RI, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) akuntansi keuangan daerah berbasis akrual di Mahligai Bersujud Kapet Batulicin, Senin (6/11).

Kegiatan Bimtek tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, H Mustaing dan dihadiri oleh sejumlah Pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Nara Sumber dari PKKN / BPK RI Burhanudin, ME, Ak, serta diikuti kurang lebih 40 petugas akuntansi dimasing-masing SKPD.
IMG_20171106_144501
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Rooswandi Salem,M.Sos,MM dalam laporanya mengatakan, kegiatan bimtek yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah seluruh SKPD yang sesuai dengan SAP yang sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010.

IMG_8399x



” Kegiatan ini didasari adanya PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Permendageri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda,” ujar Rooswandi.

Menurutnya, basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan, pada saat terjadinya transaksi tersebut. Sehingga pelaporan dapat dilakukan lebih cepat, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar.

“ Dengan adanya bimtek ini, nantinya laporan pengelolaan keuangan dimasing-masing SKPD tidak lagi terfokus pada BPKAD, namun dapat disusun dan dikelola sendiri oleh pengguna anggaran selaku penanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu dalam sambuntannya yang dibacakan Asisten Bidang Administrasi Umum, H. Mustaing, menyambut baik terlaksananya kegiatan bimtek tersebut.
Sebab, melalui bimtek inilah nantinya para pelaku akuntansi akan mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan laporan keuangan dimasing-masing SKPD.

Dikatakanya, dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik, kita dituntut untuk bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku. Untuk itu, melalui kegiatan ini hendaknya kita semua dapat mengikuti dan memahami dengan sebaik-baiknya, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dapat diwujudkan.

Sep 20 2017

BPKAD melaksanakan Rekonsiliasi Penyerapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa

BPKAD – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan Rekonsiliasi Penyerapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa kepada 144 pengelola Keuangan di Desa dari 10 Kecamatan. Adapun tujuan dilaksanakannya Rekon ini untuk mencocokkan angka dan juga untuk mengetahui sejauh mana serapan dana di Desa serta untuk mengetahui kendala yang menyebabkab serapan/ laporan realisasi lambat.

bahan rekon 2

Kepala BPKAD Bapak Rooswandi Salem,M.Sos.,MM. berharap dengan terlaksananya Rekonsiliasi Penyerapan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa ini dapat ditemukan solusi dari berbagai kendala yang dihadapai oleh Desa dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan. BPKAD berkomitmen sesuai arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan pelaporan melalui forum ini akan menghasilkan sebuah produk administrasi yang simple dan mudah bagi Kepala Desa dalam melaksanakan pertanggungjawaban dan agar tidak ada lagi kendala keterlambatan pelaporan oleh Desa dikemudian hari supaya penyaluran Dana APBN bisa selalu tepat pada waktunya.

bahan rekon 1Pada Tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 112.365.077.000,- untuk 144 Desa di 10 Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Yang terbagi pada 2 tahap dimana pada Tahap I telah terelisasi sebesar 60% atau sebanyak Rp 67.419.046.200,- dan tahap II sebesar 40% atau sebanyak Rp 44.946.030.800,-

Pelaksanaan Rekon ini dilaksanakan selama 3(tiga) hari dari tanggal 18 sampai dengan 20 September 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan jadwal :

  1. Senin, 18 September 2017 untuk desa di Kecamatan Simpang Empat dan Kusan Hilir

  2. Selasa, 19 September 2017 untuk desa di Kecamatan Kusan Hulu, Mantewe, Kuranji dan Baulicin

  3. Rabu, 20 September 2017 untuk desa di Kecamatan Sungai Loban, Angsana, Satui dan Karang Bintang

@BPKAD2017

Jun 14

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru

KTB to Tanbu2

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru di ruang rapat Setda Selasa (13/6).

Rombongan kunjungan kerja sesama tetangga dekat tersebut di pimpin Sekretaris Daerah Kab.Kotabaru Drs. Said Akhmad. Terdiri dari sejumlah SOPD setempat.

“Kami sangat berterimakasih atas kesediaan Pemkab Tanbu untuk menerima kunjungan kami. Kerena tujuan kami tiada lain ingin memetik kelebihan yang dimiliki Tanah Bumbu untuk diterapkan di Kabupaten Kotabaru. Diharapkan apa yang sudah kami petik akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” ungkap Said Akhmad.

Salah satu contoh dalam hal pelayanan pengadaan melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) , Said mengakui bahwa Pemkab Tanah Bumbu sudah menerapkan pelayanan yang lebih Akuntable dan Transparan. Tanpa ada hal yang dipersulit, kerena telah memberi kemudahan bagi peserta lelang dari luar daerah.

Begitu juga pelayanan dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Tanbu. Menurut Said, pelayanannya sudah menerapkan sistem loket satu pintu. Dimana antrian tunggu surat perintah pencairan dana (SP2D) bisa dilihat dilayar monitor.

“Yang sedang mengantri SP2D bisa melihat dilayar monitor, maka mereka sudah tau sampai sejauhmana nomor antriannya,” terang Said.

Plt.Sekretaris Daerah Kab.Tanah Bumbu H.Ir.Erno Rudi Handoko turut mengapresiasi atas kunjungan ini. Kunjungan ini bagian dari pertukaran informasi yang sejatinya adalah saling melengkapi kekurangan dan kelebihan di masing masing Kabupaten ini.

“Dengan saling melengkapi itu berarti kita sama sama belajar. Kelebihan apa yang dimiliki Kotabaru akan kami petik dan kelebihan apa yang kami miliki akan kami berikan sepenuhnya. Dengan semata mata memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap Erno.(win)(mc.tanahbumbkab.go.id)

Jun 07

Kabupaten Tanah Bumbu Kembali Meraih Opini WTP Dari BPK RI ke-4 kalinya

 


IMG_0193zx


BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Prov. Kalsel).

Dengan diraihnya predikat Opini WTP itu maka Kabupaten Tanah Bumbu telah berturut-turut 4 tahun meraih predikat WTP.

Diketahuinya Kabupaten Tanah Bumbu meraih Predikat Opini WTP setelah dilaksanakanya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (5/6).

Dalam penyerahan LHP tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Muhammad Alpiya Rakhman, Kepala Inspektorat Tanah Bumbu Wim Mandau, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu Rooswandi Salem, Sekretaris DPRD Tanah Bumbu Mukhlis, dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Piagam Opini WTP dan LHP diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Prov. Kalsel Didi Budi Satrio, SH,MM dan diterima oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah serta Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor.

Dalam sambutanya, Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Prov. Kalsel, Didi Budi Satrio, SH,MM, mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan masih bisa mempertahankan Opini WTP meskipun ada beberapa yang perlu dibenahi namun hal tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP.

“Alhamdulillah dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kami menyimpulkan masing-masing daerah dapat mempertahankan Opini WTP,” Ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, mengatakan bagi Pemkab Tanah Bumbu Prestasi Opini WTP yang diraih merupakan yang ke empat kalinya selama empat tahun berturut-turut.

Wabup juga menyampaikan dalam hal pengelolaan keuangan pihaknya akan terus memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan Tanah Bumbu yang baik ini dapat terus dipertahankan. (Adv/Rel)

Mar 29

Survey Pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

WhatsApp Image 2017-09-13 at 15.04.21BPKAD – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka peningkatan kualitas layanan melaksanakna Survey terhadap Layanan di BPKAD. adapun survey ditujukan kepada SKPD atau Dinas terkait yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2017, terutama pada saat SKPD mengajukan SPM dan SP2D.

Dan dari survey yang dilaksanakan 5 hari ini BPKAD dianggap sudah memberikan pelayanan yang optimal dan memuaskan kepada SKPD terkait. sedangkan untuk tindak lanjut  dari survey akan dilaksanakan :

  1. BPKAD akan terus mengutamakan kepentingan SKPD maupun masyarakat diatas kepentingan lainnya.
  2. BPKAD akan terus berinovasi dalam sistem dan pelayanan yang diberikan
  3. BPKAD berusaha semaksimal mungkin untuk memerikan pelayanan yang terbaik
  4. BPKAD berusaha memberikan kenyamanan baik itu berupa sarana maupun prasarana yang ada dan memeksimalkan keamanan
  5. BPKAD akan selalu melayani dengan iklas, adil dan tepat waktu.

dokumen Kuesioner Pelayanan di BPKAD

hasil dan tindak lanjut dari survey pelayanan di BPKAD

Jan 13

BPKAD Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

rapat pembentukan ZIHari ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahtelah melaksanakan Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wialyah Birokrasi Bersih dan Melayani. yang dihadiri oleh Seluruh Pejabat Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Rapat ini menghasilkan 2 dokumen antara lain :

  1. Surat Keputusan Kepala BPKAD tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (wbk) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
  2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

 

(13 Januari 2017)

Nov 17

Monitoring SP2D

monitor

Tanah Bumbu tak benti-hentinya melakukukan inovasi bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan publik. Yang terbaru mulai november 2015 pemerintah Daerah sudah menerapkan metode layanan monitoring pelayanan keuangan secara online di alamat http://mpk.bpkad.tanahbumbukab.go.id. Sebagai contoh untuk pelayanan SP2D pihak ketiga yang sebelumnya bisa beberapa kali datang ke kantor BPKAD hanya untuk memastikan SP2D-nya selesai atau belum, kini dengan sistem online pihak ketiga. kontraktor dan skpd dapat melihat sejauh mana proses berjalannya.

Jan 01

Sistem Pelayanan SP2D di BPKAD

loket 2
BPKAD – Dalam rangka optimalisasi layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Stake holder dan masyarakat, BPKAD membuat loket layanan terpadu guna memudahkan, mempercepat dan mempelancar proses pencairan SP2D. dengan dibantu Aplikasi Monitoring Keuangan Daerah yang dikembangkan oleh Admin IT BPKAD dan BPKP Prov Kalimantan Selatan.