BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru di ruang rapat Setda Selasa (13/6).

Rombongan kunjungan kerja sesama tetangga dekat tersebut di pimpin Sekretaris Daerah Kab.Kotabaru Drs. Said Akhmad. Terdiri dari sejumlah SOPD setempat.

“Kami sangat berterimakasih atas kesediaan Pemkab Tanbu untuk menerima kunjungan kami. Kerena tujuan kami tiada lain ingin memetik kelebihan yang dimiliki Tanah Bumbu untuk diterapkan di Kabupaten Kotabaru. Diharapkan apa yang sudah kami petik akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” ungkap Said Akhmad.

Salah satu contoh dalam hal pelayanan pengadaan melalui Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) , Said mengakui bahwa Pemkab Tanah Bumbu sudah menerapkan pelayanan yang lebih Akuntable dan Transparan. Tanpa ada hal yang dipersulit, kerena telah memberi kemudahan bagi peserta lelang dari luar daerah.

Begitu juga pelayanan dari Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kab.Tanbu. Menurut Said, pelayanannya sudah menerapkan sistem loket satu pintu. Dimana antrian tunggu surat perintah pencairan dana (SP2D) bisa dilihat dilayar monitor.

“Yang sedang mengantri SP2D bisa melihat dilayar monitor, maka mereka sudah tau sampai sejauhmana nomor antriannya,” terang Said.

Plt.Sekretaris Daerah Kab.Tanah Bumbu H.Ir.Erno Rudi Handoko turut mengapresiasi atas kunjungan ini. Kunjungan ini bagian dari pertukaran informasi yang sejatinya adalah saling melengkapi kekurangan dan kelebihan di masing masing Kabupaten ini.

“Dengan saling melengkapi itu berarti kita sama sama belajar. Kelebihan apa yang dimiliki Kotabaru akan kami petik dan kelebihan apa yang kami miliki akan kami berikan sepenuhnya. Dengan semata mata memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap Erno.(win)(mc.tanahbumbkab.go.id)

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Prov. Kalsel).

Dengan diraihnya predikat Opini WTP itu maka Kabupaten Tanah Bumbu telah berturut-turut 4 tahun meraih predikat WTP.

Diketahuinya Kabupaten Tanah Bumbu meraih Predikat Opini WTP setelah dilaksanakanya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (5/6).

Dalam penyerahan LHP tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu H. Supiansyah, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Muhammad Alpiya Rakhman, Kepala Inspektorat Tanah Bumbu Wim Mandau, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu Rooswandi Salem, Sekretaris DPRD Tanah Bumbu Mukhlis, dan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Piagam Opini WTP dan LHP diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Prov. Kalsel Didi Budi Satrio, SH,MM dan diterima oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Supiansyah serta Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor.

Dalam sambutanya, Kepala BPK RI Kantor Perwakilan Prov. Kalsel, Didi Budi Satrio, SH,MM, mengatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan masih bisa mempertahankan Opini WTP meskipun ada beberapa yang perlu dibenahi namun hal tersebut tidak mempengaruhi Opini WTP.

“Alhamdulillah dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan kami menyimpulkan masing-masing daerah dapat mempertahankan Opini WTP,” Ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, mengatakan bagi Pemkab Tanah Bumbu Prestasi Opini WTP yang diraih merupakan yang ke empat kalinya selama empat tahun berturut-turut.

Wabup juga menyampaikan dalam hal pengelolaan keuangan pihaknya akan terus memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan kedepannya pengelolaan keuangan Tanah Bumbu yang baik ini dapat terus dipertahankan. (Adv/Rel)

Tanah Bumbu tak benti-hentinya melakukukan inovasi bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan publik. Yang terbaru mulai november 2015 pemerintah Daerah sudah menerapkan metode layanan monitoring pelayanan keuangan secara online di alamat http://mpk.bpkad.tanahbumbukab.go.id. Sebagai contoh untuk pelayanan SP2D pihak ketiga yang sebelumnya bisa beberapa kali datang ke kantor BPKAD hanya untuk memastikan SP2D-nya selesai atau belum, kini dengan sistem online pihak ketiga. kontraktor dan skpd dapat melihat sejauh mana proses berjalannya.