Kabupaten Tanah Bumbu Kembali Meraih Opini WTP Dari BPK RI ke-4 kalinya

  BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Prov. Kalsel). Dengan diraihnya predikat Opini WTP itu maka Kabupaten Tanah Bumbu telah berturut-turut 4 tahun meraih predikat WTP. Diketahuinya Kabupaten Tanah Bumbu meraih Predikat Opini WTP …

Continue reading

Survey Pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPKAD – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka peningkatan kualitas layanan melaksanakna Survey terhadap Layanan di BPKAD. adapun survey ditujukan kepada SKPD atau Dinas terkait yang dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 24 Maret 2017, terutama pada saat SKPD mengajukan SPM dan SP2D. Dan dari survey yang dilaksanakan 5 hari …

Continue reading

BPKAD Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Hari ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahtelah melaksanakan Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wialyah Birokrasi Bersih dan Melayani. yang dihadiri oleh Seluruh Pejabat Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rapat ini menghasilkan 2 dokumen antara lain : Surat Keputusan Kepala BPKAD tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas …

Continue reading

Monitoring SP2D

Tanah Bumbu tak benti-hentinya melakukukan inovasi bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan publik. Yang terbaru mulai november 2015 pemerintah Daerah sudah menerapkan metode layanan monitoring pelayanan keuangan secara online di alamat http://mpk.bpkad.tanahbumbukab.go.id. Sebagai contoh untuk pelayanan SP2D pihak ketiga yang sebelumnya bisa beberapa kali datang ke kantor BPKAD hanya untuk memastikan SP2D-nya selesai atau belum, kini …

Continue reading

Sistem Pelayanan SP2D di BPKAD

BPKAD – Dalam rangka optimalisasi layanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Stake holder dan masyarakat, BPKAD membuat loket layanan terpadu guna memudahkan, mempercepat dan mempelancar proses pencairan SP2D. dengan dibantu Aplikasi Monitoring Keuangan Daerah yang dikembangkan oleh Admin IT BPKAD dan BPKP Prov Kalimantan Selatan.