Banjarbaru – Kabupaten Tanah Bumbu kembali memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun anggaran 2020 yang ke 8 (delapan) kalinya secara berturut-turut.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK ini dilaksanakan di Banjarbaru. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ini dihadiri langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan M. Ali Asyhar, Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar, Ketua DPRD Tanbu, H Supiansyah. Sekda Tanbu, H. Ambo Sakka, Inspektorat Daerah, H. Riduan dan Kepala BPKAD, H. Syamsuddin.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, M. Ali Asyhar mengatakan, ada empat hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD ini, yaitu Pertama, kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, dan empat efektifitas sistem pengendalian intern.

“Pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” imbuh beliau dalam sambutannya.

Namun demikian, beliau juga menjelaskan jika pemeriksa menemukan ada penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka haruslah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Disamping itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menambahkan opini diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan, bukanlah merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.

“Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK,” terangnya.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dalam kondisi kondisi pembatasan Covid19, berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dapat disimpulkan bahwa penyusunan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.

“Telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan keuangan 2020 telah didukung dengan SPI yang efektif sehingga BPK menetapkan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Tanah Bumbu adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar beliau.

“Opini WTP ke delapan kali dari BPK ini dapat diperoleh karena adanya dukungan yang maksimal dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta kerjasama yang baik dari seluruh SKPD dan entitas yang terkait dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,” demikian ujar beliau.

 

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *