Tupoksi

  1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
    1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    4. pembinaaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Untuk menjabarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimakusd pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    1. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    2. menetapkan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
    3. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang anggaran;
    4. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
    5. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
    6. melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang aset;
    7. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait;
    8. mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
    9. mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
    10. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan Fungsional;
    11. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
    12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Unsur-unsur Organisasi Organisasi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

  1. Sekretariat;
  2. Bidang Anggaran;
  3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  5. Bidang Aset;
  6. Unit Pelaksana Teknis; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

 

PERATURAN :

  1. Peraturan Bupati No 20 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi BPKAD
  2. Peraturan Bupati  No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah
  3. Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2015 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi BPKAD